ULASSULTRA.COM-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan moral dan spiritual dari para alim ulama. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan serta menjaga persatuan umat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031 yang berlangsung di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Keumatan Menuju Sulawesi Tenggara yang Aman, Sejahtera, dan Religius.
Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Gani, yang secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan dan Pengurus Komisi MUI Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pengurus MUI Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dalam meningkatkan kualitas dakwah, membina akidah dan akhlak umat, menjaga persatuan bangsa, serta mendukung pembangunan daerah.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Menurutnya, berbagai program tersebut akan berjalan lebih optimal apabila mendapat dukungan dan peran aktif para alim ulama.
Oleh karena itu, Gubernur berharap MUI terus menjadi mitra strategis pemerintah dengan memberikan masukan dan pertimbangan, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga keagamaan dari kepentingan politik praktis agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen untuk meninggalkan perbedaan politik dan bersama-sama membangun daerah.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa masjid harus tetap menjadi tempat ibadah, pusat pembinaan umat, sekaligus ruang mempererat hubungan sosial. Karena itu, masjid tidak boleh dijadikan sarana kepentingan politik yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepengurusan MUI Sultra yang berasal dari berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan modal penting dalam memperkuat persatuan umat. Kebersamaan tersebut diharapkan terus dijaga untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, penyebaran hoaks, radikalisme, hingga krisis moral yang mengancam generasi muda.
Untuk itu, MUI diharapkan terus menjadi teladan moral dan spiritual, memperkuat toleransi, membina generasi muda, serta mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan produk halal, pembinaan UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan. (*)
