ULASSULTRA.COM-Pemerintah Kota Kendari mengikuti rapat koordinasi terkait status tanggap darurat dan langkah strategis penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (19/5/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan, unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS), serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Rapat tersebut membahas upaya terpadu dalam mempercepat penanganan banjir, mulai dari normalisasi sungai, pembenahan drainase, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menjelaskan bahwa curah hujan tinggi sejak 9 Mei 2026 memicu banjir di sejumlah kawasan, khususnya di wilayah aliran Sungai Wanggu dan Amohalo. Kondisi drainase perkotaan yang belum optimal menyebabkan air meluap dan merendam permukiman warga serta area pertanian.
Data BPBD Kota Kendari hingga 18 Mei 2026 mencatat banjir berdampak pada 9 kecamatan dan 24 kelurahan, dengan total 1.901 kepala keluarga atau sekitar 7.308 jiwa terdampak.
Tidak hanya kawasan permukiman, sekitar 100 hektare sawah di wilayah Amohalo, Kelurahan Baruga, juga terendam banjir. Beberapa ruas jalan dan jembatan mengalami dampak cukup serius, di antaranya Jalan depan Kompleks Palm Mas di Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen M. Yoenoes, serta sejumlah titik di kawasan ByPass Kendari.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Kendari menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menangani persoalan banjir, terutama terkait normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, dan pembenahan sistem drainase kota.
Menurutnya, penanganan banjir memerlukan dukungan lintas sektor agar langkah yang dilakukan bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, pihak BWS memaparkan sejumlah rencana penanganan yang akan dilakukan secara bertahap, meliputi normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan sistem pompanisasi, penataan Kali Kadia, hingga penanganan kawasan muara Sungai Wanggu.
BBPJN juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak demi menjaga kelancaran akses masyarakat.
Selain fokus pada penanganan teknis, rapat tersebut turut membahas distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir. Hingga 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Sosial telah menyalurkan 11.781 kilogram beras kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Forkopimda bersama TNI dan Polri juga terus melakukan pemantauan di lapangan, membantu proses evakuasi warga, serta memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Kendari berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. (*)
