ULASSULTRA.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditandai dengan raihan opini pelayanan publik tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pembahasan hasil penilaian pelayanan publik Tahun 2025 yang berlangsung di Kota Kendari, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, S.Pd.,M.Pd bersama jajaran pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.
Dalam pemaparan Ombudsman RI, Pemkab Koltim memperoleh kategori tingkat kepatuhan tinggi dengan opini pelayanan publik tanpa maladministrasi. Penilaian itu mencakup sejumlah unit layanan, di antaranya RSUD Koltim, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain menyampaikan hasil penilaian, Ombudsman RI juga memberikan berbagai masukan dan saran perbaikan sebagai langkah penguatan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan profesional.
“Kami akan terus melakukan pembenahan, meningkatkan disiplin pelayanan, memperkuat koordinasi antar OPD, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil evaluasi dari Ombudsman RI akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat.
Pemkan Koltim berharap capaian tersebut dapat menjadi semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan responsif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (*)
