Dalam agenda tersebut, Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI yang dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat implementasi sistem statistik nasional di daerah.

Ia menegaskan bahwa data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah.

Namun demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan statistik di daerah. Di antaranya implementasi regulasi yang belum sepenuhnya optimal, koordinasi antar instansi yang masih perlu diperkuat, serta sistem informasi statistik yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

“Kita harus memastikan sinkronisasi dan integrasi data sektoral berjalan baik agar tidak terjadi perbedaan data maupun duplikasi. Penguatan sistem informasi statistik menjadi kebutuhan mendesak ke depan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun tata kelola data yang berkualitas dan berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur memastikan kesiapan Sultra untuk mendukung penuh agenda nasional tersebut.

Ia berharap, sensus ini mampu menghasilkan data yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih presisi.

“Sensus ekonomi ini harus kita sukseskan bersama, karena hasilnya akan menjadi rujukan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat langsung implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang statistik di daerah.

“Kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan regulasi statistik berjalan di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.

Ia menyebutkan sejumlah tantangan utama, seperti koordinasi antar instansi, standarisasi data, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas capaian Sultra yang dinilai membanggakan di tingkat nasional.

“Sulawesi Tenggara berhasil masuk 8 besar nasional dalam pengelolaan data statistik EPSS 2024/2025 , meraih penghargaan Anindhita Wistara Data, serta Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, ada insan statistik dari Sultra yang menjadi teladan nasional tahun 2025,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja ekonomi Sultra yang menunjukkan tren positif.

“Kami memberikan apresiasi, pertumbuhan ekonomi Sultra masuk 5 besar nasional sebesar 5,79 persen. Selain itu, populasi usaha berkembang hingga 200 persen dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal kuat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sultra.

“Semoga ini menjadi semangat untuk mendorong keberhasilan sensus ekonomi dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih melesat ke depan,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara dapat berjalan optimal serta menghasilkan data berkualitas yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Artikel Gubernur Sultra Tekankan Pentingnya Data Akurat Sensus Ekonomi 2026 pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Utara ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penanaman cabai di pekarangan rumah.

Menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai di pekarangan dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa kondisi Butur saat ini sebenarnya telah mengkhawatirkan karena sebagian masyarakat dan petani tidak lagi memanfaatkan lahan perkebunan yang semestinya untuk menanam padi ladang atau umbi-umbian, melainkan fokus pada menanam nilam yang saat ini memang menjanjikan harga jual yang cukup memuaskan.

“Dari permasalahan ini saya mengajak kita seluruhnya untuk kita bersama- sama masyarakat marilah memperhatikan ancaman pangan kita saat ini. Dengan adanya kegiatan ini benar-benar saya sangat mengapresiasi TP-PKK serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyediakan lahan pekarangan PKK Buton Utara sebagai pilot projek gerakan tanam cabai serentak kepada masyarakat,” ucap Rahman.

Menurutnya, kegiatan ini adalah salah satu solusi hidup hemat bagi keluarga untuk memanfaatkan lahan pekarangan menanam cabai, mengajak masyarakat untuk menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing, baik langsung di tanah maupun menggunakan media tanam seperti polybag.

Ia berharap agar selanjutnya koordinasi dan kerja sama terus dibangun bersama dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama turun ke desa-desa memberikan edukasi mengenai cara menanam cabai, memberikan bibit cabai, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan masing-masing.

Menurutnya, Gerakan Tanam Cabai Serentak ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan menciptakan lingkungan hijau. Dari hasil panen cabai dapat dikonsumsi sendiri atau dijual, sehingga menambah pendapatan keluarga, disamping itu dengan banyaknya menanam cabai maka otomatis akan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih hijau.

“Saya mengajak kita semua untuk terus memberikan contoh kepada masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan dan pekarangan rumah masing-masing sebagai lingkungan yang sehat dan bermanfaat.” pungkasnya.

Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD Pemkab Butur terkait, Ketua TP-PKK Butur bersama Anggota, Camat Kulisusu, serta Kepala Desa Eelahaji.

Artikel Wakil Bupati Butur, Rahman Tanam Cabai Serentak pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Kepala Badan Kesabanpol Buton Utara, Agus Pria Budiana mengungkapkan, kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilu 2024, sebagai langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

“Pendidikan politik menjadi hal mutlak yang sangat diperlukan, guna menghasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan politik, dan tidak hanya menjadi objek dalam pesta demokrasi, namun menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Agus Pria Budiana

Pemilih Perempuan dapat termotivasi dan sadar pada haknya untuk berpolitik, menentukan pilihan serta mewujudkan pemilih cerdas dan berkualitas, guna menghasilkan figur-figur pemimpin yang punya dedikasi kuat dalam membangun bangsa.

“Pendidikan politik bagi perempuan merupakan wujud dan komitmen pemerintah dalam rangka mendukung keterlibatan perempuan dalam politik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemiihan Umum (KPU) Buton Utara, Hasruddin mengungkapkan, Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan.

Upaya-upaya dalam membangun strategi politik perempuan antara lain : menyertakan atau melibatkan perempuan dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam parpol dan organisasi serta menata ulang struktur politik sehingga lebih terbuka pada ketegasan gender dan menjadikan perempuan untuk memiliki peran kunci dalam politik.

“Sudah saatnya penguatan hak Politik dan Pendidikan Politik bagi perempuan diutamakan,” jelasnya

Hasruddin menambahkan, pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. (Adv)

Artikel Tingkatkan Partisipasi Kaum Perempuan, Kesbangpol Butur Berikan Pendidikan Politik pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Harapan besar, generasi putra-putri  Buton Utara mampu mengharumkan daerah dengan mengukir berbagai prestasi gemilang. Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara meminta sebagai lembaga penyerap aspirasi dan melakukan fungsi pengawasan kinerja eksekutif meminta kualitas pendidikan di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara itu ditingkatkan.

Anggota Komisi III DPRD Buton Utara, Muh. Trisna Jaya mengungkapkan, Pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang intelektual, memiliki pengetahuan dasar, tanggap akan perubahan, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki semangat untuk maju dan mandiri. Pelayanan pendidikan secara prima dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, sehat dalam berpikir, bersikap dan beraktivitas, serta selalu berpenampilan prima dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

“Peningkatan akses layanan pendidikan merupakan misi bupati dan wakil bupati buton utara dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan terampil melalui peningkatan akses kualitas pendidikan,” ujar Muhammad Trisna Jaya.

Anggota Komisi III DPRD Butur yang membidangi pendidikan itu menambahkan,  Arah kebijakan wajib,  perbaikan layanan pendidikan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat secara lebih luas dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Strategi untuk memperbaiki mutu lebih lanjut diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih terjangkau hingga ke daerah terpencil yang tentunya membutuhkan dukungan sektor lain, khususnya infrastruktur dasar dan penunjang serta perhubungan agar sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan dapat diakses dengan mudah dan
murah.

“Hal krusial yang dibutuhkan adalah kehadiran guru di sekolah, dimana sekolah dengan aksesibilitas.  Untuk itu penambahan kuantitas dan kualitas guru kebijakan wajib  menggunakan skala prioritas namun terukur,” terangnya.

Agar kebijakan-kebijakan dimaksud dapat konsisten dilakukan, maka manajemen pendidikan yang dikelola oleh perangkat daerah terkait mutlak harus dibenahi juga. Pembenahan dilakukan terhadap pengelolaan sistem pendidikan secara umum, termasuk dari segi regulasi, perbaikan mekanisme pemberian tunjangan mengajar, sistem pengawasan kehadiran guru di
sekolah-sekolah, dan lain-lain.

”Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan adanya pelatihan calon kepala sekolah (cakep), pelatihan calon pengawas, pelatihan fungsi pustakawan, pelatihan fungsi laboran, pelatihan pengolahan jurnal, pelatihan penulisan jurnal, penulisan buku, program profesi guru jalur mandiri, peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah/pengawas/guru, peningkatan kompetensi menulis jurnal dan buku, fasilitasi terbentuknya sekolah berstandar nasional, perluasan cakupan bantuan siswa miskin dan siswa berprestasi serta bantuan biaya pendidikan, pembangunan asrama mahasiswa, serta fasilitasi terbentuknya perguruan
tinggi di Kabupaten buton utara,” tandasnya. (adv)

Artikel DPRD Butur Ingatkan Dinas Pendidikan Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan pertama kali tampil pada Ulas Sultra.