Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi simbol semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja yang sejalan dengan fasilitas yang telah dibangun.

“Gedung ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga jajaran Perumda Air Minum Tirta Sorume dapat bekerja lebih fokus dan produktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Ujarnya

Bupati juga berpesan kepada jajaran direksi dan seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal kecepatan, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan serta keluhan pelanggan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung pemerataan akses air minum yang layak bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan OPD, jajaran direksi Perumda Tirta Sorume, serta tokoh masyarakat setempat. (*)

Artikel Bupati Kolaka Resmikan Gedung Kantor Perumda Air Minum Tirta Sorume pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, S.Sos, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Target indikator makro yang ingin dicapai antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 78,41 serta menjaga Gini Ratio pada kisaran 0,252 guna memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2027 yaitu “Pembangunan dan Kesejahteraan yang semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih”.

Tema tersebut, menurutnya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

Selain itu, implementasi program prioritas daerah melalui pendekatan “5 Kartu Beramal” akan terus diperkuat sebagai instrumen kebijakan afirmatif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menekankan beberapa hal penting, di antaranya seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital, serta melakukan pengendalian dan evaluasi program secara ketat berbasis data.

“Perencanaan harus berbasis data dan kebijakan harus berbasis bukti, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” tegasnya

Mengakhiri sambutannya, Bupati Kolaka mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Musrenbang RKPD Tahun 2027 sebagai wadah kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kolaka yang lebih maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

Ia juga berharap forum ini mampu menghasilkan program pembangunan yang terukur, realistis, serta berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka.(*)

Artikel Pemkab Kolaka Gelar Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, S.Sos, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Target indikator makro yang ingin dicapai antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 78,41 serta menjaga Gini Ratio pada kisaran 0,252 guna memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2027 yaitu “Pembangunan dan Kesejahteraan yang semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih”.

Tema tersebut, menurutnya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

Selain itu, implementasi program prioritas daerah melalui pendekatan “5 Kartu Beramal” akan terus diperkuat sebagai instrumen kebijakan afirmatif yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menekankan beberapa hal penting, di antaranya seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital, serta melakukan pengendalian dan evaluasi program secara ketat berbasis data.

“Perencanaan harus berbasis data dan kebijakan harus berbasis bukti, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” tegasnya

Mengakhiri sambutannya, Bupati Kolaka mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Musrenbang RKPD Tahun 2027 sebagai wadah kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kolaka yang lebih maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

Ia juga berharap forum ini mampu menghasilkan program pembangunan yang terukur, realistis, serta berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka. (*)

Artikel Pemkab Kolaka Gelar Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat.

Melalui program bantuan pangan ini, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan, menangani kerawanan pangan, mengatasi kekurangan gizi, menurunkan angka stunting, serta menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi.

Pada tahap penyaluran kali ini, bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 451,68 ton dan minyak goreng sebanyak 90.336 liter. Bantuan tersebut akan diterima oleh 22.584 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 135 desa dan kelurahan di Kabupaten Kolaka. Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Program ini menyasar masyarakat miskin dan rentan pangan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta keluarga berisiko stunting. Data penerima bersumber dari Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Perum Bulog Kolaka melalui distribusi kendaraan logistik hingga ke titik serah. Selanjutnya, bantuan diserahkan kepada masyarakat dengan pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemerintah desa/kelurahan, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka. Proses ini juga diawasi oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah.

Bupati Kolaka dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pemantauan agar penyaluran bantuan berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap kebersamaan dan sinergitas ini dapat terus berlanjut dalam pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga Kabupaten Kolaka semakin maju, berkeadilan, dan unggul.” Ujarnya

Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Artikel Bupati Kolaka Launching Penyaluran Bantuan Pangan  pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa perjanjian kinerja memiliki peran penting sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sekaligus sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja.

“Perjanjian kinerja ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, guna memastikan tercapainya target pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Ujarnya

Penandatanganan perjanjian kinerja diikuti oleh seluruh Kepala SKPD sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)

Artikel Kepala SKPD Pemkab Kolaka Teken Perjanjian Kinerja pertama kali tampil pada Ulas Sultra.