Bahkan, selain memastikan pembayaran pajak kendaran. Parlemen Butur meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjabaran program kerja harus dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh elemen untuk bersama-sama mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyelenggarakan rapat kerja komisi II bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topik utama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu pajak Kendaraan Dinas roda dua dan empat di Kabupaten Buton Utara ratusan  nunggak pajak.

Turut hadir dalam rapat kerja,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang La Ode Husima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asri Adam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Junaidin, Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Alwin, dan Kepala Dinas Pertanian Martin.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, rapat kerja awal tahun untuk menyalaraskan program kerja dan saling kenal pejabat eselon II baru dilantik.

“Salah satu topik pembahasan terkait, surat masuk dari Samsat Buton Utara ratusan kendaraan dinas aset pemerintah kabupaten buton Utara menunggak pajak atau belum bayar pajak. Ini persoalan harus dituntaskan, karena pembayaran pajak kendaraan menopang pendapatan asli daerah,” ujar Abdul Mustarif Saleh, 28 Januari 2026

DPRD Buton Utara bakal terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berjalan sesuai target perencanaan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB),

“Ditengah efisiensi anggaran. DPRD Buton Utara memberikan perhatian khusus terhadap potensi PAD, yang sejatinya bisa lebih maksimal dikelola. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak,” tambahnya.

Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terkait dengan titik-titik potensial untuk  pengelolaan lahan parkir demi peningkatan PAD. “Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait potensi retribusi lahan parkir,” ujarnya.

Dalam memaksimalkan potensi retribusi parkir, Jhon Kenedi menekankan, Dishub PPU harus melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan lahan parkir.

Politisi Partai Golkar itu memberikan, apresiasi kinerja Dinas Perhubungan mulai menerapakan pemungutan retribusi jasa parkir di Pasa Mina-Minanga.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri mengungkapkan, persoalan aset harus ada invetarisir secara berkesinambungan untuk melaksanakan pengecekan sekaligus inventarisasi kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk memastikan fasilitas pemerintah layak pakai.

“Untuk Organisasi perangat daerah  giat pengecekan merupakan agenda rutin harus dilakukan  memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi. Pengecekan dan inventarisasi adalah upaya penertiban administrasi serta memastikan seluruh kendaraan dinas inventaris   kondisi layak pakai, tidak layak pakai dan sudah harus dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar  Endri

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini pengecekan meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, mulai dari mesin, bodi, termasuk kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, seperti STNK dan kesesuaian data kendaraan dengan daftar inventaris aset milik seluruh organisasi perangkat daerah.

“Agenda rutin pengecekan dan inventarisasi ini untuk memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai dengan data inventaris,” ungkapnya

Dikatakan, melalui pengecekan berkala diharapkan seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun empat dapat digunakan secara optimal dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

“Pemeriksaan kami lakukan bertahap berkoordinasi petugas urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. Jika kendaraan layak dan administrasi tertib maka operasional sekretariat dewan lancar,” tuturnya.

inventarisasi adalah wujud komitmen sekretariat DPRD mewujudkan tata kelola aset daerah tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kelembagaan. (Adv)

Artikel DPRD Buton Utara Panggil Kepala OPD, Bahas  Tunggakan Pajak Randis   pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Dalam rapat ini menjadi agenda penting, hal ini dianggap sebagai tantangan bagi organisasi perangkat daerah di tengah merosotnya dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada serta dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu topik pembahasan terkait aset kendaran dinas untuk diinventaris yang layak, tidak layak dan segera dilelang.

Komisi II DPRD Buton Utara terus menunjukkan berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentu dilakukan berbagai strategi agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Salah satu yang menjadi poin penting dalam rapat tersebut tentang pajak kendaraan Dinas milik pemerintah daerah.

Dalam arahannya Ketua Komisi II DPRD Buton Utara Abdul Mustarif Salahe, menekankan kepada setiap kepala organisasi daerah agar kendaraan Dinas dilakukan pendataan ulang baik itu kendaraan yang masih layak pakai, setengah layak pakai maupun yang sudah tidak layak digunakan, untuk dapat diketahui mana yang layak di bayar pajak kendaraannya jika sudah rusak, segera didata dan dilaporkan agar pajaknya dapat dihapuskan sesuai aturan.

“Ada surat masuk dari samast tentang pajak daerah, ini adalah salah satu peningkatan PAD untuk Kabupaten Buton Utara yaitu di sektor pajak kendaraan dinas. Dan apabila ada kendaraan dinas yang sudah tidak layak di laporkan agar bisa di sampaikan kepada pemerintah bahwa kendaraan ini sudah bisa di hapus dari pajak, karena tanpa pelaporan tentang aset kendaraan bermotor, maupun pajak kendaraan bermotor ini tetap berjalan walaupun sudah masih rusak, atau yang masih terpakai tetap dia masih masuk di pajak kendaraan bermotor,”ujar Abdul Mustarif Saleh, 30 Januari 2026

Anggota DPRD dua periode itu, mengaku salah satu peningkatan PAD di Kabupaten Buton Utara yaitu di bidang pajak kendaraan bermotor, untuk itu apabila ada kendaraan dinas tersebut secara umur dan kondisi sudah tidak layak lagi dipakai serta diperbaiki pun tidak lagi efektif, maka diminta untuk diusulkan agar dilelang,

“Jadi semua OPD tolong diperhatikan dalam pelelangan kendaraan dinas, hasil lelangnya dilaporkan di samsat, supaya di buktikan, karena tanpa itu semua tetap masih masuk wajib pajak kendaraan dinas,”ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Endri mengatakan, terkait persoalan pajak kendaraan dinas masih banyak aset-aset yang tergolong wajib pajaknya tetap berjalan, sedangkan kendaraan itu sudah tidak layak dipakai.

“Sehingga memang kami minta kepada teman-teman OPD untuk mencatat secara detail kendaraan yang sudah tidak layak pakai,”ungkapanya.

Di tempat yang sama Sekretaris Komisi II DPRD Buton Utara Samsul Wiridin menyebut sebagian kendaraan dinas sudah tidak produktif dan hanya menjadi besi tua, ia khawatir anggaran perawatan tetap dikucurkan.

“Saya rasa kendaraan Dinas di tiap-tiap OPD di data, karena lagi-lagi masih banyak kendaraan mungkin keberadaannya tidak jelas, dimana keberadaannya di parkiran kah, atau sementara jalan, sehingga dengan pendataan ini saya kira lebih baik lagi, sehingga kedepannya dapat meningkatkan PAD kita melalui pajak kendaraan dinas,”ujar Samsul. (Adv)

Artikel DPRD Buton Utara Minta BKAD  Data Ulang Kelayakan Kendaraan Dinas pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Bahkan, selain memastikan pembayaran pajak kendaran. Parlemen Butur meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjabaran program kerja harus dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh elemen untuk bersama-sama mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyelenggarakan rapat kerja komisi II bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topik utama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu pajak Kendaraan Dinas roda dua dan empat di Kabupaten Buton Utara ratusan  nunggak pajak.

Turut hadir dalam rapat kerja,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang La Ode Husima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asri Adam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Junaidin, Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Alwin, dan Kepala Dinas Pertanian Martin.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, rapat kerja awal tahun untuk menyalaraskan program kerja dan saling kenal pejabat eselon II baru dilantik.

“Salah satu topik pembahasan terkait, surat masuk dari Samsat Buton Utara ratusan kendaraan dinas aset pemerintah kabupaten buton Utara menunggak pajak atau belum bayar pajak. Ini persoalan harus dituntaskan, karena pembayaran pajak kendaraan menopang pendapatan asli daerah,” ujar Abdul Mustarif Saleh, 27 Januari 2026

DPRD Buton Utara bakal terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berjalan sesuai target perencanaan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB),

“Ditengah efisiensi anggaran. DPRD Buton Utara memberikan perhatian khusus terhadap potensi PAD, yang sejatinya bisa lebih maksimal dikelola. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak,” tambahnya.

Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terkait dengan titik-titik potensial untuk  pengelolaan lahan parkir demi peningkatan PAD. “Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait potensi retribusi lahan parkir,” ujarnya.

Dalam memaksimalkan potensi retribusi parkir, Jhon Kenedi menekankan, Dishub PPU harus melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan lahan parkir.

Politisi Partai Golkar itu memberikan, apresiasi kinerja Dinas Perhubungan mulai menerapakan pemungutan retribusi jasa parkir di Pasa Mina-Minanga.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri mengungkapkan, persoalan aset harus ada invetarisir secara berkesinambungan untuk melaksanakan pengecekan sekaligus inventarisasi kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk memastikan fasilitas pemerintah layak pakai.

“Untuk Organisasi perangat daerah  giat pengecekan merupakan agenda rutin harus dilakukan  memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi. Pengecekan dan inventarisasi adalah upaya penertiban administrasi serta memastikan seluruh kendaraan dinas inventaris   kondisi layak pakai, tidak layak pakai dan sudah harus dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar  Endri

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini pengecekan meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, mulai dari mesin, bodi, termasuk kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, seperti STNK dan kesesuaian data kendaraan dengan daftar inventaris aset milik seluruh organisasi perangkat daerah.

“Agenda rutin pengecekan dan inventarisasi ini untuk memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai dengan data inventaris,” ungkapnya

Dikatakan, melalui pengecekan berkala diharapkan seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun empat dapat digunakan secara optimal dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

“Pemeriksaan kami lakukan bertahap berkoordinasi petugas urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. Jika kendaraan layak dan administrasi tertib maka operasional sekretariat dewan lancar,” tuturnya.

inventarisasi adalah wujud komitmen sekretariat DPRD mewujudkan tata kelola aset daerah tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kelembagaan. (Adv)

Artikel DPRD Buton Utara Panggil Kepala OPD, Bahas  Tunggakan Pajak Randis   pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Tak jarang warga menyoroti sampah yang berserahkan, bukan di tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi keluhan masyarakat Lipu Tinadeakono Sara. Salah satunya di Pelabuhan Ereke Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu. Sampah kerap menumpuk dan bau busuk menyengat. Kineja Organisasi Perangkat Daerah terkait pun dipertanyakan.

Persoalan ini telah menjadi konsumsi publik harus segera dituntaskan. Sampah akan terus menumpuk. Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara menggelar rapat kordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra komisi II.

Lembaga legislatif itu memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mendengarkan persoalan sampah secara tuntas dan menemukan titik solusi terbaik persoalan sampah.

“Persoalan sampah merupakan prioritas utama. Kalau persoalan lain masih bisa diperdebatkan atau ditunda-tunda eksekusi di lapangan. Namun, soal pembersiahan sampah satu hari saja tak diangkut, sudah menumpuk dan bau busuk dimana-mana. Ini persoalan harus diselesaikan,” ujar Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Endri saat rapat kerja bersama OPD terkait, 27 Januari 2026.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta, DLH menjelaskan titip persoalan kenapa masyarakat punya prilaku membuang sampah sembarang tempat.
Rapat kali ini sebagai tugas dan fungsi pengawasan dewan berkenaan dengan situasi terkini penanganan sampah dalam Kota Buton Utara.

“Kami sangat betul-betul mencari bagaimana caranya mendapatkan satu solusi masukan dalam rangka menangani sampah itu. Karena sampah ini tidak bisa dianggap enteng, tentu penanganan masalah sampah ini harus ada satu kajian khusus yang mendukungnya. Sehingga harus kolaborasi dengan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tuturnya.

DLH pengambil keputusan dalam masalah ini, harus bergerak aktif terlibat dalam penanganan sampah untuk merangkul banyak pihak berkolaborasi bersama menuntaskan persoalan sampah bersama pemerintah kelurahan atau kecamatan.

“Sebagai decision maker-nya adalah DLH, tetapi ini semua DLH bisa mempromosikan, bisa menyosialisasikan ke tingkat mitra-mitra ke bawahnya. Sehingga Buton Utara ini perlu kolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah yang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, Sampah merupakan material sisa yang tidak diharapkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan tikus got dan serangga (lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lain-lain) yang membawa kuman penyakit.

Sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak, menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria. Sampah yang menyumbat saluran air atau got dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, air dalam got yang tadinya dibuang keluar oleh setiap rumah akan kembali masuk ke dalam rumah sehingga semua kuman, kotoran dan bibit penyakit masuk lagi ke dalam rumah.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. (Adv)

Artikel DPRD Butur Minta DLH Tuntaskan Persoalan Sampah Pelabuhan Ereke  pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Turut hadir dalam rapat kerja,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang La Ode Husima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asri Adam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Junaidin, Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Alwin, dan Kepala Dinas Pertanian Martin.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, rapat kerja awal tahun untuk menyalaraskan program kerja dan saling kenal pejabat eselon II baru dilantik.

“Salah satu topik pembahasan terkait, surat masuk dari Samsat Buton Utara ratusan kendaraan dinas aset pemerintah kabupaten buton Utara menunggak pajak atau belum bayar pajak. Ini persoalan harus dituntaskan, karena pembayaran pajak kendaraan menopang pendapatan asli daerah,” ujar Abdul Mustarif Saleh

DPRD Buton Utara bakal terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berjalan sesuai target perencanaan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB),

“Ditengah efisiensi anggaran. DPRD Buton Utara memberikan perhatian khusus terhadap potensi PAD, yang sejatinya bisa lebih maksimal dikelola. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak,” tambahnya.

Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terkait dengan titik-titik potensial untuk  pengelolaan lahan parkir demi peningkatan PAD. “Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait potensi retribusi lahan parkir,” ujarnya.

Dalam memaksimalkan potensi retribusi parkir, Jhon Kenedi menekankan, Dishub PPU harus melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan lahan parkir.

Politisi Partai Golkar itu memberikan, apresiasi kinerja Dinas Perhubungan mulai menerapakan pemungutan retribusi jasa parkir di Pasa Mina-Minanga.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri mengungkapkan, persoalan aset harus ada invetarisir secara berkesinambungan untuk melaksanakan pengecekan sekaligus inventarisasi kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk memastikan fasilitas pemerintah layak pakai.

“Untuk Organisasi perangat daerah  giat pengecekan merupakan agenda rutin harus dilakukan  memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi. Pengecekan dan inventarisasi adalah upaya penertiban administrasi serta memastikan seluruh kendaraan dinas inventaris   kondisi layak pakai, tidak layak pakai dan sudah harus dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar  Endri

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini pengecekan meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, mulai dari mesin, bodi, termasuk kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, seperti STNK dan kesesuaian data kendaraan dengan daftar inventaris aset milik seluruh organisasi perangkat daerah.

“Agenda rutin pengecekan dan inventarisasi ini untuk memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai dengan data inventaris,” ungkapnya

Dikatakan, melalui pengecekan berkala diharapkan seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun empat dapat digunakan secara optimal dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

“Pemeriksaan kami lakukan bertahap berkoordinasi petugas urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. Jika kendaraan layak dan administrasi tertib maka operasional sekretariat dewan lancar,” tuturnya. Inventarisasi adalah wujud komitmen sekretariat DPRD mewujudkan tata kelola aset daerah tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kelembagaan. (Adv)

Artikel Awal Tahun 2026, Komisi II DPRD Buton Utara Rapat Kerja Bersama  OPD pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera  (PPS) Kendari. Kedatangan, rombongan  dipimpin Ketua DPRD Butur, Hasrianti Ali bersama rombongan gabungan komisi  disambut langsung Kepala PPS Kendari, Asep Saepulloh, 23 Januari 2026

Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri  mengungkapkan, kunjungan bersama gabungan komisi ke PPS Kendari ada dua agenda penting. Pertama, konsultasi terkait tata kelola pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Minaminanga Kecamatan Kulisusu dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Malalanda.

“Kunjungan yang kami lakukan dengan gabungan beberapa komisi dalam rangka pemanfaatan pelabuhan yang ada di mina-minanga termasuk juga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda,” ujar Endri , 23 Januari 2026

Endri mengungkapkan, pengelolaan Pelabuhan perikanan menjadi gawean provinsi peluang untuk mengeruk potensi pendapatan asli daerah sangat minim. Itu karena terkendala soal regulasi.

“Pelabuhan perikanan terlatak  di mina-minanga gawean provinsi, dan disitu memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Butur agak minim apalagi terkait Pendapatan Asli Daerah PAD. Regulasi, 12 mil laut gawean pemerintah provinsi, dan di luar dari 12 mil laut itu, bagian dari pemerintah pusat,” terangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, contoh terkait pembangunan Tempat Penampungan Ikan (TPI) diintegritaskan dengan wisata Bahari sehingga dikenakan pemungutan retribusi maupun pajak di bidang parkir dan lain sebagainya, hanya di area situ yang bisa kita lakukan, selebihnya itu adalah bagian dari gawean provinsi.

“Berbeda halnya dengan kampung nelayan merah putih yang menjadi program nasional rekomendasinya  potensi perikanan  di Buton Utara. Artinya, KNMP itu bagian dari pada mesin ekonomi lokal, jadi memang PAD itu bisa naik melalui beberapa pintu yaitu salah satunya adalah retribusi dan pajak,” ucapnya

Kemudian,  ada juga pajak hotel atau dalam hal ini home stay, karena itu juga sangat bagus dan bisa kita integritaskan dengan wisata bahari, karena memang yakin roda ekonomi akan rame, sehingga wisata bahari juga perlu di pikirkan konsepnya seperti apa oleh pemerintah daerah.

“Termasuk juga pajak UMKM oleh pengelola ikan untuk masyarakat Buton Utara, terutama yang tinggal di pesisir, itu kalau bicara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait bagaimana pembagunan KNMP ini,” tambahnya

Apakah ada ruang bagi putra daerah butur? Misalnya, didorong untuk sekolah di politeknik perikanan untuk peningkatan SDM sektor perikanan dan kelautan.

Sebenarnya program-program itu sudah berjalan cukup lama, , Akan tetapi sosialisasinya belum begitu masif karena memang ranah dipenyuluh perikanan yang mengetahui jadwal dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengembangan sumberdaya manusia yang kemudian hari ini, pemerintah pusat sudah membuka peluang itu sebesar-besarnya dan itu sangat besar manfaatnya, karena itu secara keseluruhan gratis.

“Cuman itu lagi-lagi sosialisasi dari teman-teman penyulu ini mesti harus kita tingkatkan lagi, mungkin bisa kita tindak lanjuti, agar kemudian di komisi II bagaimana kolaborasi memanggil teman penyuluh agar meningkatkan lagi sosialisasinya sehingga bisa tersampaikan ke seluruh desa-desa di Buton Utara, karena memang itu penting sekali, karena sudah di oskrestra atau di canangkan oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (adv)

Artikel DPRD Butur Sambangi  PPS Kendari, Bahas Tata Kelola Pelabuhan Perikanan Mina-minanga pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Rombongan DPRD dipimpin Ketua DPRD Buton Utara, Hasriati Ali bersama rombongan diterima pejabat teras Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara , 23 Januari 2026. Persoalan kampung nelayan dan Pelabuhan perikanan menjadi poin penting pembahasan terkait gawean pengelolaan.

Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri  mengungkapkan, kunjungan bersama gabungan komisi ke PPS Kendari ada dua agenda penting. Pertama, konsultasi terkait tata kelola pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Minaminanga Kecamatan Kulisusu dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Malalanda.

“Kunjungan yang kami lakukan dengan gabungan beberapa komisi dalam rangka pemanfaatan pelabuhan yang ada di mina-minanga termasuk juga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda,” ujar Endri , 23 Januari 2026

Endri mengungkapkan, pengelolaan Pelabuhan perikanan menjadi gawean provinsi peluang untuk mengeruk potensi pendapatan asli daerah sangat minim. Itu karena terkendala soal regulasi.

“Pelabuhan perikanan terlatak  di mina-minanga gawean provinsi, dan disitu memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Butur agak minim apalagi terkait Pendapatan Asli Daerah PAD. Regulasi, 12 mil laut gawean pemerintah provinsi, dan di luar dari 12 mil laut itu, bagian dari pemerintah pusat,” terangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, contoh terkait pembangunan Tempat Penampungan Ikan (TPI) diintegritaskan dengan wisata Bahari sehingga dikenakan pemungutan retribusi maupun pajak di bidang parkir dan lain sebagainya, hanya di area situ yang bisa kita lakukan, selebihnya itu adalah bagian dari gawean provinsi.

“Berbeda halnya dengan kampung nelayan merah putih yang menjadi program nasional rekomendasinya  potensi perikanan  di Buton Utara. Artinya, KNMP itu bagian dari pada mesin ekonomi lokal, jadi memang PAD itu bisa naik melalui beberapa pintu yaitu salah satunya adalah retribusi dan pajak,” ucapnya.

Kemudian,  ada juga pajak hotel atau dalam hal ini home stay, karena itu juga sangat bagus dan bisa kita integritaskan dengan wisata bahari, karena memang yakin roda ekonomi akan rame, sehingga wisata bahari juga perlu di pikirkan konsepnya seperti apa oleh pemerintah daerah.

“Termasuk juga pajak UMKM oleh pengelola ikan untuk masyarakat Buton Utara, terutama yang tinggal di pesisir, itu kalau bicara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait bagaimana pembagunan KNMP ini,” tambahnya

Apakah ada ruang bagi putra daerah butur? Misalnya, didorong untuk sekolah di politeknik perikanan untuk peningkatan SDM sektor perikanan dan kelautan.

Sebenarnya program-program itu sudah berjalan cukup lama, , Akan tetapi sosialisasinya belum begitu masif karena memang ranah dipenyuluh perikanan yang mengetahui jadwal dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengembangan sumberdaya manusia yang kemudian hari ini, pemerintah pusat sudah membuka peluang itu sebesar-besarnya dan itu sangat besar manfaatnya, karena itu secara keseluruhan gratis.

“Cuman itu lagi-lagi sosialisasi dari teman-teman penyulu ini mesti harus kita tingkatkan lagi, mungkin bisa kita tindak lanjuti, agar kemudian di komisi II bagaimana kolaborasi memanggil teman penyuluh agar meningkatkan lagi sosialisasinya sehingga bisa tersampaikan ke seluruh desa-desa di Buton Utara, karena memang itu penting sekali, karena sudah di oskrestra atau di canangkan oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (adv)

Artikel Anggota DPRD Buton Utara Lakukan Kunjungan Kerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sultra pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Tak heran jika, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Buton Utara diminta untuk melakukan inovasi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) ditengah efisiensi anggaran imbas transfer keuangan daerah (TKD) dipangkas ratus miliran. Situasi yang sulit itu, membutuhkan kreaktivitas kepala organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas sebagai penggerak Pembangunan di daerah Berjuluk Lipu Tinadeakono Sara itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kabupaten Buton Utara terus melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah  diawal tahun. Rapat kerja bersama mitra OPD terlah dilakukan salah satu pembahasan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Jangan hanya mengharapkan dana tranfer dari pemerintah pusat harus ada kreatifitas yang menonjol

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, Abdul Mustarif Saleh menilai, kinerja Dinas Perhubungan patut diapresiasi dalam menjalan peraturan daerah terutama pemungutan retribusi lahan pakir di Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu sudah mulai jalan diawal tahun 2026

“Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang menonjol Dinas Perhubungan dalam Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu menonjol pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Mina-Minanga,” ujar Abdul Mustraif Saleh, 20 Januari 2026

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan, kondisi fiksal daerah sangat minim bahkan untuk menjalankan program Pembangunan di Kabupaten Buton Utara sangat mustahil dengan pemangkasan anggaran miliran rupiah itu. Kalau tidak ada pendapatan asli daerah, maka dipastikan program dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan akan mustahil tercapai.

Menurutnya, upaya menaikkan PAD perlu dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Bukan tanggung jawab eksekutif saja. Legislatif, selaku mitra strategis pemerintah daerah perlu memberikan dukungan, melalui tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin   berpandangan, PAD Butur perlu ditingkatkan lagi, mengingat tantangan pembangunan daerah di berbagai sektor juga semakin meningkat. Termasuk tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. “Kalau PAD kita genjot, saya kira itu memang perlu,” kata Mazlin.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, pihaknya mendorong eksekutif agar terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Efektifitas menghasilkan pundi-pundi PAD melalui pajak dan retribusi perlu dimaksimalkan lagi untuk tambahan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Selain itu, Dia  menyebutkan salah satu contoh sektor potensial mendongkrak PAD yaitu pariwisata. Di mana, pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan salah satu sumber potensial penyumbang pendapatan daerah.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan koordinasi dan kerja sama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Butur memiliki pantai yang cukup luas dan banyak tempat-tempat wisata menarik. Namun upaya pemajuan sektor pariwisata Butur termasuk peningkatan pendapatan daerah saat ini masih menghadapi tantangan tersendiri.

Tantangan dimaksud di antaranya terkait dengan kepemilikan lahan pada objek wisata. Di mana, beberapa objek wisata Butur belum menjadi milik pemerintah daerah. Sehingga menjadi kendala dalam penarikan retribusi. (Adv)

Artikel  DPRD Buton Utara Apresiasi Kinerja Dinas Perhubungan Tingkatkan PAD pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Apalagi, Kabupaten Buton Utara (Butur) memiliki kekayaan bawah laut yang melipa. Ikan tuna, lobster dan berbagai jenis ikan lainnya melimpa. Pengembangan wilayah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Malalanda Kecamatan Kulisusu telah dibangun.

Tata Kelola Kampung Nelayan harus ditopang dengan sumber daya manusia. Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara mengajak lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat untuk sekolah perikanan dan kelautan program pemerintah semua ditanggung, alias gratis

Anggota DPRD Buton Utara, Endri mengungkapkan, pembangunan kampung nelayan sudah hampir tuntas. Sisa ruang pengelolaannya disiapkan. Salah satu peluang dikelal oleh putra daerah, untuk meningkatkan generai putra daerah Lipu Tinadekono Sara sektor perikanan bisa melanjutkan pendidikan tinggi sekolah perikanan sangat terbuka lebar. Hanya saja, sosialisasi terkait terbuka sekolah itu sangat minim dikalangan nelayan.

“Padahal sekolah tinggi  perikan itu semua gratis biaya ditanggung. Syaratnya, anak nelayan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah identitas Tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan,” ujar Anggota DPRD Buton Utara Endri, 19 Januari 2026.

Sebenarnya program sekolah tinggi perikanan gratis. Sebenarnya berlangsunya lama,  “program-program itu sudah berjalan cukup lama, kebetulan saya di komisi II dan latar belakang saya adalah pelaut, memang informasi itu sudah cukup lama, Akan tetapi kita di kabupaten Buton Utara ini, bicara soal sosialisasinya belum begitu masif karena memang ranah itu, secara informasi ada di penyulu perikanan,” tambahnya.

“Saya pikir mereka yang mengetahui jadwal dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengembangan sumberdaya manusia yang kemudian hari ini, pemerintah pusat sudah membuka peluang itu sebesar-besarnya dan itu sangat besar manfaatnya untuk adik-adik, karena itu secara keseluruhan gratis, baik dari makannya, asramanya dan lain sebagainya itu sudah sudah disiapkan,” teragnya.

Cuman itu, lagi-lagi sosialisasi dari teman-teman penyulu ini mesti harus ditingkatkan lagi, ditindak lanjuti, agar kemudian di komisi II bagaimana kolaborasi memanggil teman penyuluh agar meningkatkan lagi sosialisasinya sehingga bisa tersampaikan ke seluruh desa-desa di Buton Utara, karena memang itu penting sekali, karena sudah di oskrestra atau di canangkan oleh pemerintah pusat.

“Memberikan peluang sebesar-besarnya untuk adik-adik kita harus kita manfaatkan, dan kampus besarnya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, Tinggal bagaimana kita yang di Kabupaten Buton Utara mensosialisasikan bagaimana kita bekerjasama dengan pemerintah daerah. Terutama penyuluh perikanan harus berperan aktif dalam hal ini,” tandasnya. (Adv).

Artikel DPRD Nilai Kampung Nelayan Malalanda, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pesisir pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Buton Utara, Sairman Sahadia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 sebanyak tiga  rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah merupakan inisiatif ekesekutif.

“Tiga Raperda telah disetujui menjadi peraturan daerah  tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra); Perda  tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dan  Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten,” ujar Sairman saat ditemui di ruang kerjanya, 17 Januari 2026.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu  menambahkan, setelah melalui tahapan pembahasan bersama, Pemerintah Kabupaten Butur dan DPRD akhirnya menyetuji ketiga Raperda tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah pada Selasa, 7 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penataan kelembagaan, termasuk pengisian jabatan pada OPD yang baru dibentuk maupun yang mengalami perubahan struktur.

Padah tahun 2025, Sairman, mengatakan DPRD Buton Utara juga  mengajukan  rancangan peraturan daerah inisiatif untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, terkendala pada saat asistensi dengan Kemenkumham dinilai beberapa syarat harus dilengkapi.

Salah satunya Kawasan industri,  boleh dilakukan pembahasan apabila sudah ada rancangan induknya, Daerah Rintisan (DR) industri harus jelas kemudian RPIK . “Rencana kawasan industri kabupaten sekarang kan belum ada, kita baru tetapkan kemarin. Sehingga ini belum bisa masuk, nanti setelah ini baru kita buka Kembali,” katanya.

Kemudian, soal usulan rancangan peraturan daerah  Kawasan perikanan, masih kewenangan provinsi , sehingga daerah belum terlalu prioritas untuk membahas soal kawasan perikanan, sementara di kabupaten yang di atur hanya budidaya

Ketiga soal, rancangan peraturan daerah soal pemakaman, itu perlu perubahan yang besar, karena jangan hanya tempat tapi pengelolaannya supaya juga ada perlakuan yang bisa diperlakukan.

“Misalnya bangunannya, kita bikinkan parkirannya, sehingga kita di suruh rubah judul, supaya pemerintah bisa leluasa untuk mengembangkan kawasan pemakaman,” tandasnya.

Pada Tahun 2026, Eks Anggota KPU Buton Utara itu menambahkan, DPRD Butur akan mengajukan sebagai raperda inisiatif. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang budaya literasi, Raperda tentang penyandang disabilitas, Raperda, tentang pencegahan stanting, Raperda  tentang penyelenggara perpustakaan, dan  Raperda  tentang penyelenggara jaringan utilitas terpadu terkait persoalan jaringan PLN. (Adv)

Artikel DPRD-Pemkab Buton Utara Sepakati  Tetapkan 3  Peraturan Daerah pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Dukungan juga datang dari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai budidaya udang vaname harus diseriusi. Jika ada anggaran, akan mendorong program bantuan bioflok udang vaname untuk dikembangkan secara serius.

Ketua Komisi II DPRD Buton Utara, Abul Mustarif Saleh  mengungkapkan, Bioflok merupakan inovasi bioteknologi dalam budidaya udang yang memanfaatkan bakteri baik untuk membentuk gumpalan flok, yaitu gabungan bahan organik dan anorganik seperti sisa pakan, feses, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan karbon di dalam tambak.

Flok menjadi sumber makanan yang kaya protein bagi udang yang dibudidayakan, sehingga penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Selain itu, bioflok juga dapat membantu petambak dalam memperbaiki  kualitas air

“DPRD Buton Utara mendorong peningkatan jumlah petani untuk budidaya vaname system bioflok. Udang yang dibudidayakan akan tumbuh lebih cepat dan jumlah udang yang berhasil dipanen akan lebih banyak dibandingkan dengan sistem budidaya yang mengandalkan pergantian air secara rutin saat terjadi penurunan kualitas air,” ujar Abdul Mustarif Saleh, 17 Januari 2026

Tantangannya, dalam budidaya udang vaname, biaya pakan menjadi salah satu faktor yang paling menguras biaya operasional. Diperkirakan sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya budidaya udang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi dalam budidaya, metode budidaya udang vaname dengan teknologi bioflok kini kerap menjadi sorotan.

Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan penerapan teknologi bioflok dalam budidaya udang vaname membutuhkan pengelolaan yang tepat dan konsisten.

Salah satu, program perdana petani budidaya  Udang Vaname dikelola Bumdes Jaya Mandiri  Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara melimpah Wakil Bupati Buton Utara, Rahman memberikan perhatian keberlangsungan  budidaya udang vaname di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara.

Ketua PKB Buton Utara itu,  hadir langsung mendengar aspirasi petani dan  turut  memanen udang vaname, Jumat, 16 Januari 2026. Didampingi, Kepala Dinas Perikanan Sahrun Akri dan Kepala BPBD Butur Made Alwi

“Saya memberikan apresiasi. Panen perdana udang vaname , hasil  terobosan warga anggarannya bersumber dari penyertaan modal melalui program ketahanan pangan desa,” ujar Rahman

Eks Ketua KNPI Buton Utara itu menambahkan,  sektor budidaya udang vaname menciptakan  lapangan kerja dan peningkatan pendapatan desa, sehingga berpotensi memakmurkan warga.

Menurutnya, panen perdana  dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan.”Hasil panen perdana sangat menjanjikan  700 kilogram. Lama budidaya  selama 75 hari,” tandasnya. (Adv)

Artikel DPRD Butur Akan Perjuangkan Pengembangan Budidaya Udang Vaname pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara meminta organisasi perangkat daerah (OPD)  segera menyerap anggaran yang tersedia. Apalagi, pemerintah pusat telah memberikan intruksi agar penggunaan anggaran  daerah dipercepat. Jika, dibelanjakan tepat sasaran, ganjarannya dana tranfer daerah bakal ditambah.

Lambatnya serapan anggaran tahun 2025, harus menjadi Pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Bahkan, mendapatkan teguran, imbas terlambat menyerap anggaran  dan mendapatkan kosekuensi dana transfer daerah mengalami penurunan drastic.

Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin memberikan, warning kepada OPD untuk segera membelanjakan anggaran tersedia, apalagi duit yang tersedia sangat minim. Operasional kantor hanya berkisar 100 juta digelontorkan untuk setiap organisasi perangkat daerah kecuali dinas Kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dan dinas pendidikan.

“ Jadi tak ada alasan, harus terserap 100 persen akhir triwulan satu.  Apalagi, pengerjaan fisik hanya ada di dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Kepada seluruh OPD  kita sudah warning  dan tegaskan itu.  Khususnya bersama mitra OPD, karena kita harus berdasarkan pengalaman yang lalu,” ujar Mazlin saat ditemui di ruang kerjanya, 15 Januari 2026.

Politisi Partai Demokrat itu menjabarkan, akibat daya  serapan anggaran minim tahun sebelumnya, anggaran pagu induk selesai dikerja masuk akhir tahun. Akibatnya, dana tranfer daerah tahun ini menurun drastis. Penyebabnya, salah satunya serapan anggaran, Kementerian keuangan menilai anggaran tak bisa dipakai.

“Sebab yang lalu ini atas dasar serapan anggaran kita yang kecil sehingga kita mendapat teguran bahkan kita mendapatkan konsekuensi TKD dikurang,” terang Ketua KNPI Buton Utara itu.

Sementara itu, Anggota Darwin kunu mengungkapkan, serapan anggaran setiap organisasi perangkat daerah bakal dievaluasi akhir triwulan satu karena ini bentuk pengawasan legislative terhadap kinerja eksekutif.

“Kalau  bisa pertriwulan serapan anggaran kita akan evaluasi,” terang Darwin Kunu.

Terkait persoalan Pendapatan Asli Daerah  yang belum maksimal, DPRD Butur telah melakukan  penegasan pada saat rapat kerja paling utama anggaran rutin, misalnya 100 juta per OPD. Harus dituntaskan,  pajak kendaraan terutama plat merah menjadi skala prioritas dalam anggaran ini

“Bahkan kita sudah dengar bahwa pemerintah daerah sudah melakukan rapat internal, bahkan sudah di tegaskan wakil Bupati untuk melakukan penekanan kepada anggotanya bahwa, peningkatan PAD,” tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menghimbau, OPD untuk mengoptimalkan segala potensi dan kreatif untuk mendulang pendapatan asli daerah. Jika tidak, kondisi fiskal daerah sangat memprihatinkan.

“Olehnya itu, OPD harus bekerja ekstra. Turun, mencari solusi peningkatan pendapatan asli daerah,” tandasnya. (Adv)

Artikel DPRD Desak OPD Percepat Serapan Anggaran APBD Tahun 2026 pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Buton Utara Kembali diprogramkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebanyak tiga titik bakal dibangun di daerah berjuluk Liput Tinadeakono Sara tahun ini.

Pembangunan Jalan Usaha Tani sangat bermanfaat  membuka akses mobilitasi petani sangat bercocok tanah dan memudahkan mengangkut hasil panen untuk diperjual belikan. Olehnya itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara memberikan dukungan program Pembangunan jalan usaha tani.

Tercatat, Dinas Pertanian bakal membangunan jalan usaha tani di Desa Mata, Morindino dan Bubu terletak di Kecamatan Kambowa. Petani di tiga desa itu aktif mencocok tanam jangka pendek dan jangka Panjang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengunkapkan, salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada petani. Hadirnya, jalan usaha tani membuka akses mobilitas kepada petani. Komoditas pertanian menjadi komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Melalui produktivitas pertanian yang baik, masyarakat dapat meningkatkan produksi tani yang lebih baik lagi.

“JUT merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian tanaman pangan, hortikutura, perkebunan rakyat, dan peternakan untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian (alsintan), pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan pengolahan atau pasar,” ujar  Abdul Mustarif Saleh, 15 Januari 2026

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Jalan Usaha Tani (JUT) sebagai salah satu program strategis yang dilakukan oleh Diektorat Jendral (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), JUT dilakukan untuk memudahkan akses petani dalam memperluas jalur distribusi pertanian.

Jalan Usaha Tani (JUT) penting dilakukan dalam beberapa aspek. Pertama aspek sosial, JUT dapat membuka katerisoliran masyarakat terhadap daerah sekitar. Kedua, aspek ekonomi yaitu adanya JUT untuk mengatasi biaya transportasi yang tinggi akibat minimnya akses angkutan dari lahan pertanian ke sarana produksi. Ketiga, aspek lingkungan, yakni sebagai peningkatan kualitas jalan dan mencegah terjadinya longsor.

“Hal tersebut telah menjadi fokus dari beberapa proyek pembangunan infrastruktur. Jalan Usaha Tani (JUT) ditujukan untuk mempermudah akses pertanian dan memperluas jalur distribusi pertanian, serta meningkatkan gaji dan pendapatan para petani di setiap daerah” tandasnya. (Adv)

Artikel DPRD  Butur Dukungan Pembangunan Program Sektor Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

“Saya  berharap semua  menerima gaji, jangan ada yang tidak di gaji, karena itu bakal  menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono saat ditemui di kantornya, Senin 12 Januari 2026

Sujono  mendapatkan,   laporan  dari 952 PPPK paruh waktu bakal dilantik, sebanyak 118 orang  terancam tak  digaji.  Alasannya, Surat Keputusan (SK)  pengangkatan sebagai tenaga  honorer   status  sukarelawan  alias tak digaji dan tak bisa menunjukan slip gaji saat pemberkasan.

Ketua Golkar Butur itu menambahkan,  persoalan PPPK paruh waktu  berpotensi  tidak digaji sudah dibahas melalu  Rapat Dengar Pendapat (RDP)  bersama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia., beberapa waktu lalu.  Hasilnya, akan dicarikan solusi terbaik.

“PPPK Paruh Waktu Butur variatif, ada yang di gaji, ada yang tidak di gaji.  BKPSDM Butur mau konsultasi mencari solusinya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Buton Utara,  Mazlin mengungkapkan, persoalan PPPK paruh waktu kapan dilantik dan ada beberapa tak digaji telah dibahas dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beberapa kesepakatan telah dicapai.

“Pada saat rapat kerja komisi I  bersama mitra OPD terkait salah satunya BKPSDM. Soal, 118 PPPK paruh waktu tercanam tak digaji  kami sudah  sempat pertanyakan itu. Kepala BKPSDM menyampaikan dalam forum rapat kerja , untuk proses pelantikan memasuki tahap finalisasi atau  perampungan. Pada bulan  Januari  R3  itu di tuntaskan dalam arti ada penyerahan secara simbolis, itu informasi dari BKPSDM,” ujar Mazlin saat ditemui di kantornya, 12 Januari 2026

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, terkait persoalan sebanyak 118 paruh waktu terancam tak digaji disebabkan selama menjadi tenaga honorer merupakan tenaga sukarelawan. Pada saat pembekerkasan ada syarat tak dipenuhi berupa slip gaji.

“Terkait persoalan ada yang digaji maupun yang tidak digaji, informasi kemarin dari BKPSDM ada 118 orang tidak terima gaji, karena itu ada bagian dari syarat yang tidak dia penuhi.118 orang itu dia tidak menyetor slip gaji, karena disaat mereka magang sukarela,” terang Mantan Ketua KPNI Buton Utara itu.

Kendati demikian, 118 paruh waktu tetap akan dilantik. Hanya saja, statusnya berbeda tidak diberikan gaji. Namun, kendati demikin DPRD Butur bersama Pemda untuk mencari solusi terbaik.

“Mereka dalam status  sama tetap di SK pengangkatan paruh waktu, hanya persoalan mereka tidak terima gaji, tinggal kebijakan dari pusat saja akan seperti apa.Ini yang kita lihat paruh waktu ini menunggu kebijakan pusat semoga ini di angkat menjadi PNS,” terangnya.

Persoalan PPPK terkendala minimnya kemampuan fiskal daerah ditengah pemangkasan dana transfer daerah (TKD). Butur terkena imbas terjadi pemotongan anggaran. Semua daerah kelimpungan,  pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait gaji PPPK menjadi tanggungjwab pemerintah daerah, sedangkan  PPPK Paruh Waktu ini merupakan arahan pemerintah pusat.

“SK  magang sukarela ini menerima konsekuensinya, karena ketika mereka tidak menerima itu, pasti mereka tidak lulus.Tapi mungkin yang bersangkutan sudah menerima resiko itu, karena mungkin tidak memenuhi salah satu syarat itu sehingga mereka butuh SK saja, berarti dia kembali ke sukarela, tapi statusnya sudah berbeda karena legitimasinya sudah jelas,” tandasnya. (Adv)

Artikel DPRD Buton Utara Perjuangkan Nasib Paruh Waktu Untuk Digaji pertama kali tampil pada Ulas Sultra.

Olehnya itu, Komisi I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara memiliki perhatian terkait kondisi daerah.  Awal tahun 2026 langsung menyelenggarakan rapat kerja bersama mitra komisi untuk menyelaraskan desain perencanaan dan percepatan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara (Butur) belum terlalu signifikan. Tak heran jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menyuarakan eksekutif melakukan terobosan atau inovasi mendapatkan pundi pundi pendapatan asli daerah.

Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen penting dalam rangka menunjang geliat pembangunan daerah. Seberapa besar pencapaian PAD, akan berpengaruh positif terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Peningkatan capaian PAD ini menjadi salah satu perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mazlin.

Menurutnya, upaya menaikkan PAD perlu dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Bukan tanggung jawab eksekutif saja. Legislatif, selaku mitra strategis pemerintah daerah perlu memberikan dukungan, melalui tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Mazlin berpandangan, PAD Butur perlu ditingkatkan lagi, mengingat tantangan pembangunan daerah di berbagai sektor juga semakin meningkat. Termasuk tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. “Kalau PAD kita genjot, saya kira itu memang perlu,” kata Mazlin 10 Januari 2026

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, pihaknya mendorong eksekutif agar terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Efektifitas menghasilkan pundi-pundi PAD melalui pajak dan retribusi perlu dimaksimalkan lagi untuk tambahan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Mazlin menyebutkan salah satu contoh sektor potensial mendongkrak PAD yaitu pariwisata. Di mana, pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan salah satu sumber potensial penyumbang pendapatan daerah.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan koordinasi dan kerja sama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Butur memiliki pantai yang cukup luas dan banyak tempat-tempat wisata menarik. Namun upaya pemajuan sektor pariwisata Butur termasuk peningkatan pendapatan daerah saat ini masih menghadapi tantangan tersendiri.

Tantangan dimaksud di antaranya terkait dengan kepemilikan lahan pada objek wisata. Di mana, beberapa objek wisata Butur belum menjadi milik pemerintah daerah. Sehingga menjadi kendala dalam penarikan retribusi.

“Ada beberapa objek wisata kita hampir semua di Buton Utara ini (lahan) masih belum ada kepemilikan pemerintah, dia masih pinjam pakai. Sehingga untuk menarik retribusi itu masih ada kendala,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Butur itu lebih lanjut mengungkapkan, sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah bersama legislatif bahkan sempat mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan. Hanya saja, antara pihak pemilik lahan dan pemerintah setempat belum mencapai kesepakatan.

“Kita sepakat dengan pembentunkan Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipimin Wakil Bupati Buton Utara.  Butuh keseriusan dan keterlibatan semua, agar persoalan pendapatan asli daerah yang minim, bisa meningkat. Apalagi kondisi fiskal daerah, sangat minim akibat penguranan transfer keuangan daerah,” pungkasnya.

Politisi PartaI Demokrat itu pun berharap, berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dapat membuahkan hasil yang maksimal, demi terwujudnya percepatan pembangunan daerah melalui kontribusi pendapatan asli daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Artikel Keuangan Daerah Minim, DPRD Butur Minta OPD Inovatif Hasilkan PAD  pertama kali tampil pada Ulas Sultra.